Oleh : Disna Riantina

Pemilu masih menjadi mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan-jabatan publik lainnya, seperti DPRD, DPD, dan DPRI. Hal ini merupakan bukti otentik bagaimana sistem demokrasimasih berjalan dengan baik dalam sebuah negara. Pesta demokrasi menjadi pesta dimana rakyat secara bebas dan dijamin konstitusi untuk menunaikan haknya: memilih sesuai pilihannya tanpa intervensi pihak manapun dan siapapun.

Hak memilih itu harus digunakan semaksimal mungkin. Memilih kepala daerah, wakil rakyat, ataupun presidensaat pemilu itu, bukan sekedar mencoblos di TPS, lalu pulang dan selesai. Hak memilih setiap warga negara itu yang justru akan menentukan nasib daerah dan negara dalam lima tahun kedepan.

Untuk itu, politik berbasis gagasan harus diutamakan, baik oleh pemilih maupun calon yang akan dipilih. Membawa politik berbasis gagasan kedalam arena politik, sama artinya kita menyingkirkan hal-hal yang membuat gelaran pesta demokrasi tersebut tidak elok dan tidak bermartabat. Politik bukan hanya impresi, citra, popularitas, atau bahkan politik uang. Level politik kita harus naik kelas dan lebih bermartabat.Ranah ide dan gagasan sudah harus menjadi prioritas utama dalam politik, dan menjadi indikator penting dalam setiap pencalonan kepala daerah, wakil rakyat, maupun presiden. Masyarakat dan negara membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kemajuan dalam berfikir,bukan pemimpin atau wakil rakyat yang jumud, miskin gagasan dan penikmat status quo.

Pemilu bukan ajang adu popularitas atau memperdagangkan ketenaran, tetapi adu ide, gagasan, dan program yang ditawarkan kepada masyarakat. Terlalu sia-sia jika pemilu kita hanya sebatas menjalankan rutinitas memperbaharui legitimasi jabatan-jabatan tertentu. Apalagi jika pemilu hanya ditujukan untuk para ‘pemberi’ menabur uang untuk mempengaruhi pilihan rakyat (buying vote). Padahal ‘pemberian’ para kontestan sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita. Bagi penerima tidak akan membuat kaya; bagi yang menolak juga tidak akan membuatnya semakin miskin. Hal yang bisa dipastikan adalah hilangnya legitimasi rakyat pemegang daulat untuk menagih janji politik. Kok hilang? Iya,  karena kita telah menukarnya sebelum kita masuk bilik suara.

Segera setelah dilantik, para politisi itu akan menghimpun sumber-sumber dana dari pajak rakyat untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya. Dan, rakyat tetap tidak menjadi subyek yang dipikirkan. Kita harus putus siklus Pemilu yang buruk rupa ini. Kita bisa menjalani pemilu bersih. Dimulai dari kontestan dan pemilih.[]

 

Sumber gambar : sehabuddin76.wordpress.com

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment