Sikap

Sosiologi Hukum Ojek Online (1)

Written by Disna Riantina

Oleh: Disna Riantina

Perkembangan teknologi telah melahirkan ojek online (ojol) sebagai salah satu saran transportasi warga, khususnya di kota-kota besar. Booming sejak 2015-2016, hingga saat ini ojol telah memberikan lapangan pekerjaan dan menghidupi jutaan orang. Meskipun berkontribusi pada peningkatan ekonomi warga, negara masih bersikap pasif menyikapi keberadaannya. Akibat lambannya respons pemerintah, masalah yang dihadapi pengemudi ojol semakin kompleks. Setidaknya terdapat dua (2) hal menyangkut keberadaan ojek online (ojol), yang masih mengemuka: soal tarif dan payung hukum operasi ojol.

Soal tarif, sebenarnya ada tiga pihak yang terlibat: pemerintah, pengemudi, dan pengelolah aplikasi. Customer atau pengguna jasa ojol juga menjadi pihak, sekalipun tidak dalam kapasitasnya mengambil keputusan. Kepentingan customer diwakili oleh pemerintah, yang berupaya menjaga keseimbangan tarif dengan angkutan lain. Harus diakui, tarif ojol memang sangat murah dan tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan bagi pengemudi. Pemerintah tidak mau mengatur karena tidak ada payung hukum. Sementara pengelola aplikasi khawatir ditinggal pelanggan, jika menaikkan tarif. Dengan tarif yang rendah saat ini, konsumen tidak akan keberatan dengan kenaikan tarif yang wajar. Lalu siapa yang dikorbankan? Pengemudi. Dalam peta persoalan seperti ini, maka wajar ancaman demonstrasi akan terus berlanjut, karena mereka memperjuangkan hak.

Pihak pengelola aplikasi tidak bisa berlindung di balik kekhawatiran menurunnya pengguna jasa ojol, karena animo masyarakat yang tinggi terhadap ojol, maka kenaikan tarif tidak akan mengurangi pengguna secara signifikan. Pengelola aplikasi memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam soal ini untuk tidak mementingkan kepentingan perusahaan semata, karena pengemudi ojol justru tulang punggung perusahaan pengelola aplikasi. Pengemudi ojol tidak boleh diadu domba dengan pemerintah, sementara pengelola aplikasi menikmati benefit berlipat-lipat dari jutaan pengemudi.

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa berpangku tangan dengan melemparkan urusan ini pada pengelola. Pemerintah harus mengambil prakarsa mencari jalan keluar, karena soal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sudah menjadi kewajiban pemerintah harus hadir mengatasi. Masalah ini semakin rumit, karena kelambanan pengaturan ojol oleh pemerintah, sehingga pengemudi, yang disatu sisi membutuhkan penghasilan, tetapi dihimpit oleh sistem bisnis pengelola aplikasi yang tidak mencerminkan keadilan. Pola kemitraan yang dibangun oleh pengelola aplikasi, bisa jadi bagian dari strategi menghindari tanggung jawab untuk mensejahterahkan pengemudi. Padahal, kemitraan itu basa basi dan tidak setara.

Sumber gambar: malesbanget.com

About the author

Disna Riantina

1 Comment

Leave a Comment