Sikap

Sosiologi Hukum Ojek Online (2)

Written by Disna Riantina

Oleh: Disna Riantina

Keengganan pemerintah mengambil prakarsa menyelesaikan ihwal tarif ojek online dikarenakan tidak adanya payung hukum atas keberadaan ojek online. Keengganan ini bertolak belakang dengan pemerintah yang memungut pajak dari para pengelola ojek online. Dari para pengemudi, pengelola aplikasi membayar pajak 9,9 triliun untuk tahun 2017 (Kompas.co., 22/03/2018). Selain dari para pengemudi 1,7 triliun diantaranya berasal dari mitra UKMK. Besar bukan?

Ikhtiar mencari landasan hukum atas ojol pernah dicoba melalui pendekatan litigasi, yakni menguji UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Memang langkah ini kurang tepat, karena Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator, yang tidak berwenang membuat norma hukum. Maka wajar, MK kemudian menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang pada intinya MK tidak bisa menyatakan bahwa ojol adalah angkutan umum, yang merupakan obyek hukum yang bisa diatur oleh negara.

Jalan yang tepat untuk memperoleh paying hukum adalah melalui jalur legislasi, yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) agar melakukan revisi terhadap UU LLAJ tersebut dan memasukkan ojol sebagai angkutan umum. Jika tidak melalui jalur legislasi, pemerintah juga bisa mengeluarkan aturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden. Tapi baik DPR RI maupun Pemerintah, lebih bersikap pasif dalam menyikapi perkembangan teknologi dan efek yang ditimbulkannya seperti lahirnya ojol.

Alih-alih melindungi, pemerintah justru pernah melarang dan membatasi ojol. Pada 17 Desember 2015, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pernah mengeluarkan larangan taksi dan ojek online beroperasi. Jokowi, selaku Presiden RI kemudian memperingatkan Menhub untuk membatalkan aturan tersebut, setelah publik bereaksi. Tapi Jokowi pun belum mengambil prakarsa nyata, mengatasi kekosongan landasan hukum ini.

Landasan hukum bagi ojol mutlak dibentuk untuk melindungi pengemudi dan juga pengguna jasa ojol. Pertama, secara sosiologis ojol adalah fakta sosial yang tidak bisa dieliminasi hanya karena aturan tentang standar keselamatan, dll. Argumentasi kebutuhan warga jauh lebih utama untuk menjadi pertimbangan dalam memutus status ojol. Karena itu kebutuhan hukum ini harus dijawab oleh para pembentuk UU, karena secara sosiologis masyarakat membutuhkannya.

Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan keharusan ojol memenuhi standar-standar tertentu bisa diatur dengan Peraturan Bersama Kapolri dan Menhub RI sebagai jawaban hukum untuk memastikan kepentingan publik tetap terlindungi. Kapolri bisa memprakarsai penyusunan Peraturan Bersama tersebut untuk memastikan operasi ojol dan sejenisnya memperoleh landasan hukum.

Ketiga, peraturan Bersama itu tidak ditujukan untuk membatasi apalagi melarang ojol dan sejenisnya, tetapi ditujukan untuk memastikan kepentingan pengemudi dan pengguna jasa ojol.

Secara sosiologis ojol adalah jawaban atas lalu lintas Jakarta yang sudah tidak masuk akal. Menggunakan jasa ojol adalah siasat hidup di kota besar agar tetap bisa bergerak efektif. Usaha ojek pada dasarnya sudah lama dilakoni oleh masyarakat sebagai usaha individual/ atau usaha kolektif. Tetapi fenomena ojol merupakan bentuk migrasi ojek individual menjelma menjadi korporasi besar, yang sebenarnya cenderung kapitalistik, karena bukan merupakan usaha bersama.

Sumber gambar: malesbanget.com

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment