Sikap

Dana Aspirasi : Bukan Lahan Basah Korupsi (1)

www.keywordsking.com
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Wakil rakyat bukan sekedar jabatan untuk diri sendiri atau bahkan kelompok. Menjadi wakil rakyat, berarti kita bersedia menjadi perpanjangan tangan rakyat dan penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Lebih dari itu, wakil rakyat turut bertanggungjawab atas terjaminnya kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi rakyat itu sendiri, bukan malah memperkaya diri sendiri atau kelompok. Wakil rakyat merupakan jabatan amanah, karena legitimasinya adalah suara rakyat.

Program-program yang diperuntukkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya diusahakan oleh wakil rakyat. Namun, jangan pula program tersebut menjadi lahan basah bagi wakil rakyat tersebut untuk korupsi. Program tersebut salah satunya Dana Aspirasi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait DPR tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan. Kebijakan ini tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 80 huruf j yang menyebutkan ”Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”.

Sesuai dengan amanat UU tersebut, program ini menjadi tindak lanjut pembangunan daerah pemilihan. Hal ini tentu menjadi bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat. Semangat dan nilai dasarnya patut kita beri apresiasi. Kembali harus disampaikan, bahwa menjadi wakil rakyat bukan untuk memperkaya diri atau kelompok, tetapi wakil rakyat bertanggungjawab atas terjaminnya kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi rakyat.

Namun, tetap saja dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang dikenal dengan Dana Aspirasi DPR pada dasarnya menimbulkan polemik. Dana Aspirasi ini rencananya diberikan sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota DPR per tahun. Total pengeluaran negara untuk mendukung kebijakan ini dalam satu tahun sekitar Rp11,2 triliun. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang juga Ketua Tim Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI menjelaskan, bahwa besaran dana Rp 20 miliar yang sebelumnya disebutkan untuk masing-masing anggota DPR, tidaklah mengikat. Besaran dana itu nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (detiknews).

Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) terbukti tetap dikorupsi oleh wakil-wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab dan menjadikan posisi wakil rakyat sebagai lahan basah menangguk uang. Dalam praktiknya, dana aspirasi memang rentan untuk diselewengkan. Selama tahun 2016 sudah ada dua anggota dewan yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran menyelewengkan dana tersebut, yaitu I Putu Sudiartana anggota DPR dari Demokrat dan Damayanti anggota DPR juga dari fraksi PDI-P. Dalam kasus Damayanti, proyek yang diurus adalah pelebaran pembangunan Jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai Rp 41 miliar, fee yang diberikan oleh pengusaha yang akan melaksanakan sebesar Rp 3,2 miliar. Sedangkan, I Putu Sudiartana mengurus proyek senilai Rp.300 miliar untuk pembangunan jalan di Sumatera (Beritasatu.com).

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment