Sikap

Merdeka dalam Memilih : Jangan Politisasi Toleransi (2)

www.indikator.co.id
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

 

Penyebutan intoleran terhadap mereka yang memilih berdasar agama dan keyakinan patut di sesalkan. Mudah sekali mengukur apakah seseorang toleran atau tidak, karena cap toleran atau tidaknya seseorang hanya berdasarkan alasan memillih ketika pemilihan umum. Berbeda konteksnya jika perbedaan pilihan politik yang berdasar agama atau kepercayaan itu, dijadikan legitimasi publik untuk melakukan persekusi atau bullying terhadap mereka yang berbeda pilihan politik. Pada konteks ini, intoleransi dapat kita pahami dalam kerangka fikir yang benar. Poinnya adalah, jika landasan memilih itu hanya untuk dirinya, tidak ada persoalan.

Kembali kepada persoalan utama, pemaknaan demikian (penyempitan makna toleransi) sulit sekali rasanya dilepaskan dengan politisasi. Konteks politisasi ini terlihat karena pemaknaan demikian muncul ketika musim pemilihan umum datang, dan pada saat bersamaan pasangan calon yang bersaing memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Landasan memilih sebagai representasi kemerdekaan berekspresi dan berpendapat, malah dihadapkan dengan istilah intoleransi. Padahal landasan memilih selagi itu untuk dirinya sendiri tidak dapat di stigma kan dengan konteks apapun.

Fenomena yang terjadi sekarang menunjukkan politisasi terhadap landasan memilih, atau bahkan telah terjadi penyimpangan pola berfikir. Ketika seseorang memilih pasangan calon berdasar agama atau keyakinan, ia justru dikatakan intoleran. Pemaknaan toleransi tidak lagi berada pada ranah menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyentuh ranah hak konstitusional serta privasi orang lain, misalnya menghargai peribadatan umat beragama lain, penyetaraan dalam pelayanan publik, atau berteman lintas agama-keyakinan.

Toleransi yang sedari dulu terlaksana begitu hangat karena tidak menyentuh ranah privasi seseorang, kini penggunaan kata toleransi kini telah menyasar kepada ranah privasi seseorang, yaitu hak memilihnya. Sehingga, toleransi atau tidaknya seseorang dinilai dari pilihan politinya pada pemilu atau pilkada.

Politisasi landasan memilih masyarakat menjadi sebuah paradoks dalam kebebasan. Pesta demokrasi seharusnya menjadi pesta dimana rakyat secara bebas dan dijamin konstitusi untuk menjalankan hak memilih dan berserikat sesuai hati nuraninya, sehingga dalam pesta rakyat tentu yang berpesta adalah rakyat, dan rakyat bebas melakukan apapun selagi itu tidak melanggar aturan.

Memilih berdasar agama dan keyakinan adalah hak setiap warga negara. Sebaliknya, mempermasalahkan hal demikian merupakan intoleransi itu sendiri, dan beresiko besar jika mempolitisasinya. Terjadinya pengkotak-kotakan dan polarisasi masyarakat salah satu akibatnya, seperti golongan tradisional dan moderat, dan menjamah ranah agama. Hal ini tentu berbahaya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Keyakinan dan agama menjadi hal fundamental bagi penganutnya, karena itu bersifat transendental. Agama dan keyakinan merupakan persoalan dunia dan akhirat bagi penganutnya, danĀ  penganutnya berupaya menjalankan dengan seimbang. Sehingga, penganut yang memilih berdasar agama dan keyakinan, seharusnya mendapat perlindungan negara, bukan malah diintervensi dan dipolitisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pesta rakyat tidak boleh di rusak oleh kepentingan kelompok atau golongan yang berorientasi pada kekuasaan.

#Politikbergagasan
#Politikbermartabat
#Merdekadalammemilih

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment