Sikap

Merdeka dalam Memilih : Jangan Politisasi Toleransi

www.indikator.co.id
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Dalam masyarakat yang heterogen, isu agama dan keyakinan menjadi sentimen yang rawan menimbulkan perpecahan, terutama jika digunakan pada masa pemilihan umum. kemudian masyarakat akan terpola sesuai pilihan politiknya. Nah, persoalannya disini. Beda pilihan, beda landasan memilih, lalu kita sebagai anak bangsa menjadi musuh. Beberapa catatan poinnya adalah, pertama kesatuan dan keberagaman tidak boleh tergadai oleh pesta demokrasi. Kedua, memilih itu harus merdeka, tanpa iming-iming harus dimusuhi jika berbeda pilihan dan sebagainya. Ketiga, level politik harus naik kelas, yaitu politik bergagasan. Dan keempat, berpolitik itu juga harus dewasa, yaitu bersikap fair play.

Perihal landasan memilih, perlu mendapat sorotan lebih. Kita harus merdeka dalam memilih. Perlu di garis bawahi dulu, memilih berdasar agama atau keyakinan merupakan hak setiap warga negara yang telah di jamin konstitusi, serta tidak mengingkari semangat pilkada yang jujur dan demokratis. UUD 1945 pasal 28E ayat (2) mengamanatkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pada ayat (3) juga di katakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga, pelarangan atau mempermasalahkan hal-hal seperti ini justru menginterpretasikan bahwasanya tengah terjadi intervensi atau pengekangan kebebasan masyarakat dalam memilih.

Pada gelaran pilkada serentak lalu, isu agama dan keyakinan selalu digulirkan. Banyak yang mempermasalahkan landasan memilih individu yang berdasar agama atau keyakinan. Stigma yang di munculkan adalah intoleran, tidak cinta keberagaman, dan tradisional. Alhasil, masyarakat terpola sesuai pilihannya. padahal, poinnya adalah jika seseorang memilih berdasar agama, keyakinan, program kerja, visi dan misi, atau bahkan alasan kedaerahan, hal demikian sebenarnya tidak patut di persoalan, karena alasan memilih seseorang merupakan hak yang telah di jamin konstitusi dan menandakan ia tengah menjalankan sila pertama dalam Pancasila, sehingga hal ini tidak bisa di stigma kan dengan konteks apapun, terlebih di politisasi.

Landasan memilih merupakan privasi setiap pemilih, maka penggunaan ruang publik sebagai arena untuk membahas persoalan ini menjadi tidak tepat. Penghakiman atau stigma yang muncul dari masyarakat kepada individu yang bersangkutan, justru menjadi ancaman terhadap kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, karena memiliki indikasi menjadi sebuah intervensi lunak (soft intervention). Dan secara sederhana pun, hal ini melanggar kontitusi yang telah kita bahas sebelumnya.

#Politikbergagasan
#Politikbermartabat
#Merdekadalammemilih

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment