Sikap

Mencabut Rumput Sampai ke Akarnya

www.jawapos.com
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Kompleksitas persoalan terorisme mengharuskan pemberantasannya berfokus atau berprioritas kepada pangkal persoalannya. Dalam Transformasi dari Radikalisme menuju Terorisme (2012), Setara Institute melalui studi lapangan membuktikan bahwa intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme, dan sebaliknya terorisme adalah puncak dari intoleransi. Artinya, jika pemberantasan terorisme ingin komprehensif, pemerintah bersama stakeholder harus memutus rantai transformasi dari intoleransi menuju terorisme.

Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali kita dikejutkan kasus-kasus terkait terorisme. Mulai dari insiden di Rumah Tahanan Mako Brimob, kemudian aksi bom bunuh diri yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Surabaya, yaitu di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Ngagel Madya Utara, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan di Jalan Arjuno, dan Gereja Kristen Indonesia Diponegoro 146 di Jalan Raya Diponegoro di Surabaya pada Minggu pagi (13/5), dan penangkapan tiga terduga teroris beberapa waktu yang lalu di Kampus Unri, Sabtu (2/6), oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri.

Tidak Bisa Dengan Senjata

Persoalan terorisme yang tangga pertamanya adalah intoleransi, membuat pemberantasannya tidak bisa bertumpu pada senjata. Pemberantasan terorisme bukan hanya bermain diranah regulasi dan senjata, tetapi terorisme juga bermain diranah konsepsi. Terdapat alasan mengapa tindakan-tindakan tersebut mereka lakukan. Sehingga, dapat kita pahami bahwa tindakan yang dilakukan tersebut telah “lulus uji rasionalitas” atau fit and propert test di dalam alam fikir para pelaku. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa persoalan terorisme bukan semata persoalan benar atau salah, tetapi juga rasionalitas dan relevansi.

Narasi-narasi yang berbasis ideologis, tentu harus dilawan dengan narasi-narasi yang bersifat ideologis. Membangun wacana-wacana ideologis sebagai bentuk kontra narasi yang menjadi sumber intoleransi bisa menjadi salah satu contoh menanggulangi toleransi sebagai tangga pertama menuju terorisme. intoleransi juga bermain diranah konsepsi, sehingga tidak bisa dipangkas atau direduksi sebagai regulasi, karena kembali ini persoalan rasionalitas di alam fikiran. Fikiran tentu tidak dapat dibatasi apalagi dikekang, karena ini HAM setiap individu.

Apabila pemerintah mengambil jalan praktis, misalnya dengan membuat suatu kebijakan atau infrastruktur hukum yang berpotensi menghambat perkembangan ideologi tertentu, atau dengan menggunakan aparat negara, yang terjadi nanti justru sebaliknya. Mereka akan berkembang melalui jalur-jalur bawah tanah dan bergerak secara gerilya. Cara-cara demikian hanya akan membuat mereka tumbuh subur, karena kadernya bersifat ideologis

Dunia pendidikan dapat berperan menjadi tanah subur untuk tumbuh dan mekarnya kontra narasi intoleransi. Dunia pendidikan menjadi penyangga utama dalam terbangunnya karakter dan ideologi yang sesuai dengan Indonesia. Prinsip penyelenggaran pendidikan nasional menjadi kunci, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sementara, pada pasal 3, mengamanatkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment