Sikap

Pembangunan Politik Pascapilkada

gmpjconsulting.com
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Pasca pilkada, pandangan masyarakat akan mengarah kepada kinerja pemerintahan daerah. Bahasan mengenai hiruk-pikuk pilkada perlahan usai, karena tidak lagi urgen. Mengenai kinerja pemerintahan daerah, salah satu bahasan yang penting adalah perihal sinergitas penyelenggara negara, karena bayang-bayang rivalitas elit dalam penyelenggaraan pemerintah akan selalu ada.

Dalam internal penyelenggaran pemerintahan, rivalitas politik antar elit menjadi suatu hal yang musti dihindari, karena di dalam rivalitas tersebut terselip pertarungan ambisi kekuasaan dan kepentingan pribadi atau golongan. Pemaksaan ambisi hanya akan mengganggu proses pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan. Untuk suksesi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, yang dibutuhkan justru adalah sinergitas dan harmonisasi antar elit politik. Dengan harmonisasi, penguatan lembaga menjadi memungkinkan lantaran benturan kepentingan antar elit terminimalisir.

Antisipasi Kompetisi Elit

Menurut Huntington, memperkuat lembaga politik merupakan suatu kebutuhan jika ingin pembangunan politik berjalan lancar. Dengan lembaga politik yang kuat, resistensi dalam menangani konflik-konflik yang muncul saat proses pembangunan dapat terwujud. Sederhananya, pembangunan politik membutuhkan lembaga politik yang kuat, baik secara struktural maupun fungsional.

Peran lembaga politik begitu besar dalam proses pembangunan politik. Namun, kompetisi elit –terutama kepala daerah dan wakil– akan menggerus kekokohan tadi, karena kompetisi elit yang kuat membuat lembaga politik menjadi terpecah kedalam kubu-kubu yang bersaing. Dalam konteks kepala daerah dan wakilnya, tidak jarang mereka justru telah pecah kongsi ditengah masa jabatan. Elit yang bersaing kemudian melakukan mobilisasi massa guna mencari simpatisan dan membuka gerbong politik tertentu, bahkan sampai kepada masyarakat. Sehingga, ketimbang sebagai lokomotif pembangunan, lembaga politik cenderung menjadi arena persaingan para elitnya. Peranan lembaga politik tertutupi kepentingan elit. Akibatnya, justru terjadi kemunduran dalam proses pembangunan politik. Perlu digaris bawahi, fenomena-fenomena disintegrasi elit atau pemimpin seperti inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat untuk apatis terhadap politik, partisipasi pemilu contoh nyatanya.

Disisi lain, beragamnya partai penyokong pasangan kepala daerah juga kerap menjadi lahan basah untuk tumbuhnya perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang tersebut tidak jarang berujung kepada disintegrasi dalam internal pemerintahan, misalnya disebabkan kontrak politik tertentu atau karena “pembagian kue”. Dua hal ini yang pada dasarnya juga berpotensi menyandera kepala daerah dan wakilnya.

Fenomena tidak akurnya pasangan kepala daerah bukan menjadi sesuatu yang baru. Integrasi pasangan kepala daerah cenderung tampak ketika kampanye. Setelah terpilih, cenderung secara perlahan akan memudar, sehingga mereka berjalan sendiri meskipun masa jabatannya masih berlangsung.

Keberadaan pemerintah menandakan struktur masih ada dan berjalan. Dalam pelaksanaan program kerja, struktur tersebut dibutuhkan agar peran-peran fungsional dapat diintegrasikan. Begitu juga dalam mengatur peran-peran fungsional lembaga, integrasi elit politik, terutama kepala daerah dan wakilnya diperlukan, karena integrasi tersebut layaknya kesatuan visi dan misi. Dengan lembaga politik yang kuat, resistensi dalam menangani konflik-konflik yang muncul saat proses pembangunan dapat terwujud. Sederhananya, pembangunan politik membutuhkan lembaga politik yang kuat, baik secara struktural maupun fungsional. Peran lembaga politik begitu besar dalam proses pembangunan politik.

Kemuduran proses pembangunan politik dapat dilihat dari dua ciri, pertama tidak berkembangnya struktur organisasi. Dinamika dan perkembangan zaman pada dasarnya akan memunculkan tuntutan-tuntutan penyesuaian lembaga politik terhadap zaman, misalnya dalam hal TI. Dinamis menjadi cara yang perlu dilakukan untuk penyesuaian. Namun, jika lembaga politik lebih cenderung menjadi arena persaingan elit, perlahan lembaga tersebut akan bobrok dengan sendirinya. Zaman akan menggerus lembaga tersebut.

Kedua, pembahasan yang cenderung kebelakang. Modernisasi merupakan bagian dari pembangunan. Modernisasi mengharuskan adanya progress, bukan stagnasi bahkan regress. Negara-negara berkembang tentu ingin menjadi seperti negara maju, sehingga kemajuan-kemajuan menjadi hal yang harus dilakukan. Namun, jika jalur birokrasi dan stabilitas politik terganggu, political will sebagai instrumen pendukung pembangunan politik akan sulit tercapai. Begitu banyak tabrakan kepentingan. Sehingga, pembangunan tidak memiliki kemajuan.

Harmonisasi Elit Politik

Harmonisasi menjadi keharusan bagi pasangan kepala daerah untuk menciptakan suasana kondusif dalam pemerintahan. Keharmonian antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam proses pembangunan politik di suatu daerah, karena pembangunan politik membutuhkan sinergitas, bukan rivalitas. Sinergitas menandakan sebuah harmonisasi telah mekar dalam lingkaran pemerintahan. Kenapa proses pembangunan politik itu membutuhkan sinergitas? Tentu karena dalam pembangunan kita akan berbicara perkembangan dan pertumbuhan peran-peran fungsional yang saling terintegrasi dalam suatu lembaga maupun komunitas. Peran-peran tersebut tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka telah terintegrasi satu dengan lainnya. Dan disanalah letak sinergitas tadi.

Interaksi-interaksi di dalam lembaga politik yang terjadi didalamnya merupakan interaksi yang sadar. Artinya, apa yang terjadi didalamnya bukanlah sesuatu yang diluar kesengajaan. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing, sehingga peran-peran tersebut melahirkan semacam tuntutan dan konsekuensi politik. Kepala daerah beserta wakil, tentu paham bagaimana posisi mereka terhadap peran dan fungsi perangkatnya dalam kerja pemerintahan. Pasangan pemimpin daerah memegang peranan penting dalam menjaga ritme, kinerja, dan mereka menjadi tauladan dalam pemerintahan. Sebagai teladan –baik itu oleh ASN maupun sipil– sudah sepatutnya sinergi antara kepala daerah dengan wakilnya menjadi hal yang utama dalam bekerja, agar dapat menular kepada bawahannya. Ibarat Trickle down Effect, semangat dan sinergi itu akan berimbas kepada lingkungannya. Sehingga semangat pemimpin, juga menjadi semangat bawahannya.

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment