Sikap

Soft Intervensi dalam Kebebasan Memilih

www.hipwee.com
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Gelaran pemilu 2019 kali ini terasa lebih panas. Hiruk-pikuknya memantik populisme masyarakat sipil berbasis agama atau keyakinan. Hal serupa telah kita rasakan pada gelaran pilkada DKI Jakarta sebelumnya, pilkada ibukota kali ini di sebut-sebut sebagai “Pilkada rasa Pilpres”. Tokoh-tokoh nasional, partai politik, aparat keamanan, dan institusi negara, lebih banyak mencurahkan tenaga dan fokus pada pilkada ibukota. Sehingga, apa yang menjadi permasalahan dalam pilkada ibukota menjadi isu nasional.

Kebebasan memilih kini sedikit terganggu. Intervensi dalam pilkada kini lebih bersifat soft atau lunak. Penggunaan jalur paksaan, justru hanya membuat citra kelompok yang bersangkutan buruk di mata publik. Karena, ketika melakukan intervensi dalam pemilihan, jelas melanggar prinsip kebebasan dalam memilih dan HAM setiap individu. Jalur aman melalukan intervensi adalah melalui konstruksi sosial, karena kegiatan intervensinya tidak tampak. Isu agama dan keyakinan dimunculkan ke permukaan, lantaran calon yang bersaing dalam beberapa pilkada merupakan calon dengan latarbelakang agama berbeda. Konstruksi sosial yang dimainkan misalnya dalam hal pemaknaan toleransi. Jamak kita saksikan pada pilkada beberapa waktu lalu, orang-orang yang memilih sesuai keyakinannya di sebut intoleran, tidak cinta Indonesia, atau bahkan kolot. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, memilih calon tidak lagi harus sesuai dengan agama atau keyakinan. Konstruksi-konstruksi sosial semacam ini dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.

Akibat konstruksi demikian, perpecahan terjadi di dalam masyarakat. perpecahan tersebut tampak dengan terbaginya masyarakat menjadi modern dan tradisional. Modern dengan memilih tidak berdasar agama atau keyakinan, dan tradisional berdasar agama atau keyakinan. Secara sederhana, landasan memilih kita tengah mengalami politisasi karena kebebasan tiap individu diperdebatkan di ruang publik. Mereka yang memilih berdasar keyakinan dihakimi oleh publik dengan umpatan intoleran dan sebagainya. Sementara mereka yang “modern” disebut pahlawan keberagaman. Kesenjangan output publik terlihat disini.

Padahal, yang mesti kita garis bawahi adalah memilih berdasar keyakinan adalah hak setiap individu, dan bebas dari stigma intoleran, modern, dan kolot. Monopoli tafsir jangan sampai dilakukan, misalnya yang memilih berdasar agama disebut antipancasila atau yang memilih tidak berdasar agama disebut kafir. Memilih berdasar agama atau keyakinan merupakan hak setiap warga negara yang telah di jamin konstitusi, serta tidak mengingkari semangat pilkada yang jujur dan demokratis. UUD 1945 pasal 28E ayat (2) mengamanatkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pada ayat (3) juga di katakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga, pelarangan atau mempermasalahkan hal-hal seperti ini justru menginterpretasikan bahwasanya tengah terjadi intervensi atau pengekangan kebebasan masyarakat dalam memilih.

Stop Perpecahan

Pemilu yang sejatinya menjadi salah satu sarana partisipasi politik berupa penyaluran hak memilih masyarakat, justru selalu menjadi tempat terjadinya polarisasi masyarakat. Polarisasinya sederhana, seperti golongan pasangan calon A dan pasangan calon B. Tidak ada lagi “kita”, tetapi menguatnya identitas saya dan anda, atau kelompok kami dan kelompok anda. Hal kemudian mengerucut kepada fanatisme dan pengultusan masyarakat kepada pasangan calon yang mereka pilih. Perbedaan pilihan ini ternyata berakibat kepada “mengkotak-kotaknya” masyarakat sesuai pilihan masing-masing.

Fenomena yang terjadi sekarang menunjukkan penyimpangan pola berfikir, atau bahkan telah terjadi politisasi terhadap landasan memilih. Ketika seseorang memilih pasangan calon berdasar agama atau keyakinan, ia justru dikatakan intoleran. Toleransi tidak lagi berada pada ranah menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyentuh ranah hak konstitusional serta privasi orang lain. Misalnya menghargai peribadatan umat beragama lain, atau berteman lintas agama-keyakinan. Toleransi yang sedari dulu terlaksana begitu hangat, karena tidak menyentuh ranah privasi seseorang. Namun, penggunaan kata toleransi kini  telah menyasar kepada ranah privasi seseorang, yaitu hak memilihnya. Sehingga, toleransi atau tidaknya seseorang di nilai dari pilihannya dalam pemilu atau pilkada.

Masih terselenggaranya pemilihan umum dan pilkada, menjadi bukti otentik bagaimana demokratisnya sistem dalam sebuah negara. Pesta demokrasi menjadi pesta dimana rakyat secara bebas dan di jamin konstitusi menjalankan hak memilih dan berserikat sesuai hati nuraninya. Substansi pilkada yang demikian harus tetap di jaga, agar partisipasi masyarakat senantiasa meningkat. Karena, carut-marut pilkada menjadi salah satu problema yang berefek kepada menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam memilih. Misalnya persoalan politik uang, intervensi dan ancaman, fanatisme, hingga konflik. Pilkada yang terjadi dengan proses yang demikian, tentu akan berpengaruh kepada outputnya. Padahal, memilih dalam pilkada atau pemilu merupakan serendah-rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik.  

Politisasi landasan memilih masyarakat menjadi sebuah paradoks kebebasan. Pesta demokrasi merupakan pesta rakyat, bukan pesta partai politik. Partai politik hanya menghantarkan calon untuk saling berkompetisi, dan yang memilih adalah rakyat. Sehingga, dalam pesta rakyat tentu yang berpesta adalah rakyat, dan rakyat bebas melakukan apapun selagi itu tidak melanggar aturan.

Memilih berdasar agama dan keyakinan adalah hak setiap warga negara. Sebaliknya, mempermasalahkan hal demikian merupakan intoleransi itu sendiri, dan beresiko besar jika mempolitisasinya. Terjadinya pengkotak-kotakan dan polarisasi masyarakat salah satu akibatnya, seperti golongan tradisional dan moderat, dan menjamah ranah agama. Hal ini tentu berbahaya dalam kehidupan yang beragam.

Keyakinan dan agama menjadi hal fundamental bagi penganutnya, karena itu bersifat transendental. Agama dan keyakinan merupakan persoalan dunia dan akhirat, dan  penganutnya berupaya menjalankan dengan seimbang. Sehingga, penganut yang memilih berdasar agama dan keyakinan, seharusnya mendapat perlindungan negara, bukan malah di intervensi dan di politisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pesta rakyat tidak boleh di rusak oleh kepentingan kelompok atau golongan yang berorientasi pada kekuasaan.

#Pemilucerdas #Pemilubermartabat

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment