Sikap

TKI dan Hukuman Mati

faktualnews.co
Written by Disna Riantina

Oleh : Disna Riantina

Eksekusi mati Tuti Tursilawati  oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi, menambah daftar panjang WNI yang telah dihukum mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Ia tervonis mati karena dituduh membunuh majikannya pada 2010 lalu, meskipun Tuti menyebut pembunuhan terpaksa dilakukan karena ia mendapat pelecehan seksual.

Sebelumnya, dilansir Kumparan.com (30/10/18), dalam keterangan yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, sejak 2011 sampai 2018 jumlah WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi sebanyak 103 orang. Dari jumlah tersebut, tidak semua sudah dieksekusi. Sebanyak 85 orang bebas, dan 5 orang dieksekusi termasuk Tuti. Namun, masih ada 13 yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Semakin menjadi persoalan ketika eksekusi ini berpotensi tidak disertai notifikasi pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, seperti kasus eksekusi Tuti Tursilawati. Kasus eksekusi tanpa notifikasi ini juga bukan pertama, tercatat lima kasus serupa sebelumnya. Pertama, eksekusi Muhammad Zaini Misrin Arsad pada 18 Maret 2018 dengan tuduhan membunuh majikan pada 2004. Kedua, eksekusi Karni binti Medi Tarsim pada 16 April 2015 dengan tuduhan membunuh anak kecil tahun 2012. Ketiga, eksekusi Siti Zainab binti Duhri Rupa pada 14 April 2015 dengan tuduhan membunuh istri majikan pada 1999. Keempat, eksekusi Ruyanti binti Satubi pada 18 Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikan tahun 2010. Dan kelima eksekusi Yanti Irianti binti Jono Sukardi pada 11 Januari 2008 dengan tuduhan membunuh majikan pada tahun 2006.

Persoalan lain, pemerintah juga harus memperhatikan sektor kepercayaan dan kebudayaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, sulit melindungi keselamatan buruh di Arab Saudi. Bahkan, terdapat 5 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati hanya gara-gara ketahuan membawa azimat atau jimat. Persoalan muncul disini, bagi otoritas Saudi, azimat dinyatakan sebagai praktik sihir yang terlarang dan merupakan kejahatan serius di Arab Saudi yang mengaku mendasarkan sistem hukum mereka dari kitab suci agama Islam. Mereka menganggap tindakan tersebut menyekutukan Tuhan, sehingga layak dihukum penggal. Sementara, bagi masyarakat Indonesia membawa azimat dari Indonesia dipercaya sebagai tolak bala dan itu merupakan praktik yang sangat umum bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang merantau (Suara.com, 26/3/18).

Lebih lanjut, terdapat anggapan umum di kalangan masyarakat Saudi bahwa banyak pekerja rumah tangga asing yang bisa mengendalikan kehidupan majikannya dengan sihir untuk mendapatkan uang lebih banyak. Stereotip ini tentu saja sangat berbahaya. Terlebih, menurut Professor Antoinette Vlieger, seseorang yang pernah melakukan penelitian lapangan soal buruh migran di Arab Saudi, otoritas setempat tidak punya sistem yang jelas untuk membuktikan praktik sihir yang dituduhkan pada seseorang. (Suara.com, 26/3/18).

Memastikan Hak TKI

Dalam mukaddimah kovenan internasional hak-hak sipil dan politik, disebutkan bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan internasional ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia, termasuk didalamnya hak hidup. Kemudian diperjelas pada bagian III pasal 6 poin 1, bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Hal serupa juga diatur dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Pada pasal 9, disebut bahwa hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum. Kemudian diperluas pada pasal 10, bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Indonesia juga menjadi bagian dalam upaya memperjuangkan hak-hak TKI untuk dilindungi, terutama terhadap tenaga kerja perempuan. Pada Sidang Komite III Majelis Umum PBB ke-66 tahun 2011, delegasi Indonesia berhasil menggolkan Resolusi PBB yang berjudul “ Violence Against Women Migrant Workers”. Resolusi yang diprakarsai Indonesia bersama Filipina ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap para pekerja migran perempuan dari pelbagai tindak kekerasan, perlakuan yang tidak layak dan tidak manusiawi, eksploitasi manusia maupun diskriminasi di negara tempat mereka bekerja. Salah satu isi resolusi adalah mendesak negara asal, transit dan tujuan pekerja migran perempuan agar meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan konvensi lainnya yang relevan terhadap isu migran. Salah satu konvensi terkini yang relevan dengan perlindungan pekerja migran adalah Konvensi ILO No. 189 tentang Decent Work for Domestic Workers yang diadopsi tahun 2010.

Tidak sampai disana, pertemuan Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-7 di Palembang, Sumatra Selatan pada 24-31 Januari 2012 yang kemudian melahirkan ‘Deklarasi Palembang’ dengan tercetusnya 35 resolusi yang salah satu upaya untuk menegakkan perlindungan TKI di negara anggota OKI. Butir resolusi terkait perlindungan TKI usulan delegasi Indonesia.

Dalam konteks regulasi nasional, upaya untuk melindungi TKI tampak belum begitu maksimal. Selain mangkraknya upaya revisi UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sejak tahun 2014. Lebih lanjut, dalam tulisan Ledia Hanifah Amalia, Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, lemahnya perlindungan TKI tak terlepas dari regulasi. UU No 39 Tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI daripada tentang perlindungannya (jumlah pasal yang mengatur perlindungan hanya delapan pasal (tujuh persen) dari 109 pasal. Sedangkan, pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal (38 persen) dari 109 pasal sehingga konsentrasi UU ini adalah pengaturan penempatan bukan perlindungan. Penataan pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan berlebihan yang mengatur masalah penempatan menyebabkan TKI menjadi komoditas yang diabaikan hak-hak dasarnya (Republika, 21/12/15).

Saya sengaja mengakhiri tulisan ini dengan membahas instrumen-instrumen hukum atau resolusi internasional dan regulasi nasional yang menggambarkan bahwa TKI merupakan subjek hukum yang wajib dipenuhi semua hak-haknya, termasuk hak untuk hidup. Eksekusi mati, justru menjadi paradoks dalam pemenuhan hak-hak asasi TKI tersebut. Indonesia sebagai negara yang concern, harus menjaga komitmennya dalam upaya penegakan HAM secara universal dan melindungi, menjaga, serta memenuhi HAM warga negaranya.

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment