Sikap

Memulihkan Kepercayaan Warga

Ilustrasi: matasulsel.com
Written by Disna Riantina

Oleh: Disna Riantina

Penggabungan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden telah membuat pemilu legislatif kehilangan daya tariknya. Selain soal sentimen yang mengeras di tengah kontestasi Pilpres, Pileg 2019 juga nyaris tidak menawarkan perubahan signifikan. Tidak ada visi dan misi yang perdebatkan sebagai sebuah diskursus kecuali janji-janji tidak terukur para calon anggota legislatif kepada calon pemilihnya. Akibatnya, keengganan warga untuk mendialogkan pemilu legislatif semakin menguat.

Berkunjung ke l3 lebih dari 300 titik warga di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang saya sebagai calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Banten III menjumpai apatisme warga sedemikian kuat. Apatisme warga itu hanya bisa ditukar dengan kompensasi finansial tidak berarti bagi perekonomian warga. Pragmatisme Caleg bertemu dengan apatisme warga telah melahirkan politik transaksional lima tahunan. Caleg membeli suara, pemilih menjual suara, maka selesailah pesta demokrasi berlangsung. Hajat lima tahunan ini tidak lebih dari sekadar pesta di mana pemilih bisa bernegosiasi dengan caleg-caleg yang merengek untuk dipilihnya.

Terobosan

Gerakan Disna adalah Kita yang mengusung gerakan pemilu bersih-pemilih berdaulat, yang mengusung Disna Riantina sebagai caleg DPR RI, adalah salah satu gerakan yang mencoba menerobos kebekuan politik bersih dan pemilih berdaulat. Di 300 titik lebih para relawan meyakinkan warga untuk tidak mengikuti irama caleg yang membagi-bagikan uang dan hanya menjadi rakyat sebagai alat kaki kekuasaan. Warga diyakinkan bahwa daulat yang dimilikinya bisa dipertukarkan dengan program yang lebih bermutu.

Dengan tekad melakukan pendidikan politik bagi warga, gerakan bersih ini disambut antusias. Warga yang dijumpai dalam setiap blusukan merindukan politik bersih seperti yang ditawarkan gerakan Disna adalah Kita. Tetapi warga tetap belum teryakinkan secara penuh karena tidak adanya alat bukti yang menghubungkan warga dengan wakilnya. Sebagai wakil rakyat, seorang anggota dewan sudah semestinya memiliki cara untuk membangun komunikasi berkelanjutan selama menjabat dengan pemilihnya. Tidak ada janji politik calon wakil rakyat yang bisa dituntut secara hukum, karena janji palsu dalam politik bukanlah dianggap sebagai perbuatan pidana.

Bertolak dari keyakinan memperkuat makna representasi dalam sistem perwakilan, gerakan Disna adalah Kita menyajikan alat bukti, berupa KARTU AKSES. Kartu yang akan diterbitkan setelah pemilu selesai dan calon anggota legislatif itu terpilih, merupakan bentuk perikatan antara rakyat, pemilih, dengan calon wakilnya.

Ikhtiar ini semata-mata ditujukan untuk memulihkan kepercayaan warga dan memperkuat makna representasi, dimana wakil rakyat harus senantiasa hadir bersama rakyat yang memilihnya. Bukan hanya jelang pencoblosan, tetapi selama 5 tahun seorang wakil rakyat menjabat.[]

About the author

Disna Riantina

Leave a Comment